Darurat Nasional Kesenjangan Ekonomi

Oleh: Wahdat Kurdi/GNKRI

 

 

“Awalnya hanya sekedar kecemburuan di dalam kelas,” ujar seorang tokoh aktivis mahasiswa ITB kurun 60-an kepada penulis, membuka kisah terjadinya kerusuhan pada tahun 1963. “Waktu itu mahasiswa keturunan Tionghoa selalu mendapat tempat duduk di barisan paling depan. Ini menimbulkan rasa iri di kalangan mahasiswa pribumi, sebab ada anggapan prestasi akademis akan semakin bagus jika kita duduk di tempat paling depan.  Para mahasiswa sebetulnya sudah berusaha duduk di bagian depan itu, namun selalu gagal karena selalu kalah cepat. Para mahasiswa keturunanTionghoa bisa lebih dulu sampai di kelas karena mereka rata-rata punya sepeda motor.”

Akhirnya sang tokoh mahasiswa bersama beberapa aktivis mahasiswa lain bersepakat memberi ‘pelajaran’ kepada para mahasiswa keturunan Tionghoa.  Pada hari yang ditentukan, seorang mahasiswa pribumi mendekati mahasiswa keturunan Tionghoa, dan setelah sangat dekat, ia tiba-tiba terjatuh. Tentu saja terjatuh yang dibuat-buat. Mahasiswa lain, yang juga sesuai setting-an, serempak berteriak-teriak ada mahasiswa pribumi dipukuli mahasiswa keturunan Tionghoa. Teriakan tersebut kemudian menyebar dengan sangat cepat ke seluruh kampus ITB. Para mahasiswa keturunan Tionghoa ketakutan sebab mereka tiba-tiba menjadi sasaran amuk mahasiswa lain, teman mereka sendiri. Akibat kerusuhan dalam kampus itu, beberapa mahasiswa keturunan Tionghoa cedera dan sejumlah sepeda motor milik mereka dibakar.

Yang sama sekali tidak disangka oleh para aktivis kreator sandiwara pemukulan itu, kabar terjadinya pemukulan tersebut dengan cepat menyebar ke luar kampus. Lebih tidak disangka lagi,  tiba-tiba saja terjadi huru hara besar-besaran di seluruh Bandung.  Berita pemukulan yang beredar di tengah masyarakat banyak yang sudah berubah dari ‘kejadian sebenarnya’. Korban berjatuhan, tak sedikit rumah, toko dan kendaraan milik warga keturunan Tionghoa menjadi sasaran amuk massa. Kerusuhan dengan cepat menyebar pula ke daerah lain dalam hitungan hari,  ke Cianjur, Sumedang, Sukabumi hingga Bogor. “Niat awal kami hanya membuat mahasiswa keturunan Tionghoa sadar dan mau berbagi tempat duduk paling depan dengan mahasiswa pribumi. Kami sungguh tidak menduga bahwa  kejadian di dalam kampus kami itu akan berubah menjadi kerusuhan  rasial di Bandung dan kota-kota lainnya,” pungkas sang tokoh mahasiswa.

Pada waktu itu, banyak mahasiswa ITB yang kehidupan ekonominya di bawah standar. Jangankan memenuhi kebutuhan kuliah seperti buku, membeli makan sehari-hari saja mereka kesulitan.  Namun hal yang sama tidak terjadi pada mahasiswa keturunan Tionghoa. Keadaan ini menanamkan benih-benih kecemburuan. Setelah kerusuhan meletus,  Gubernur Jawa Barat waktu itu, Mashuri, menyerukan agar golongan Tionghoa mengubah sikapnya dan jangan  hanya memikirkan persoalan ekonominya sendiri.

Kerusuhan rasial bukan hanya sekali dua kali jadi setelah Indonesia merdeka. Salah satu kerusuhan terparah, dan juga menyasar keturunan Tionghoa, terjadi pada Mei 1998. Setiap terjadi kerusuhan rasial, kesenjangan ekonomi jarang sekali dituding menjadi penyebab. Rendahnya wawasan kebangsaan, terlalu sempit memahami perbedaan agama atau etnis, masalah politik, atau sekadar insiden sepele yang tidak sengaja, paling sering diopinikan sebagai akar masalah.

Kita tidak bisa menutup mata bahwa kesenjangan ekonomi di kalangan masyarakat pernah dan masih menjadi bahaya laten. Banyak bukti bahwa kesenjangan ekonomi melahirkan kecemburuan. Pada waktunya kecemburuan itu akan meledak (lagi), menimbulkan kerusakan materil dan moril yang tak terperikan.

Pada kasus ‘pemukulan’ mahasiswa di kampus ITB tahun 1963 itu, tak terbayang bagaimana masyarakat yang tidak ada sangkut pautnya dengan kejadian tersebut merespon dengan merusak properti milik warga keturunan Tionghoa. Karena kejadiannya serentak dan meluas, tak bisa dipungkiri bahwa ada perasaan negatif—kecemburuan yang dirasakan mahasiswa ITB—ternyata sama-sama dirasakan di kalangan masyarakat, yang ditujukan kepada warga keturunan Tionghoa. Situasi ini amat mungkin juga masih terus terjadi hingga sekarang. Inilah bahaya laten yang perlu segera dicari solusinya, bukan diabaikan atau malah dianggap mengada-ada.

Sebenarnya, sasaran amuk massa pada kerusuhan rasial ditujukan kepada golongan kaya yang dari sisi jumlah umumnya merupakan minoritas. Ketika golongan kaya itu identik dengan keturunan Tionghoa, maka mereka menjadi sasaran, seolah-olah akar kebenciannya akibat mereka berbeda ras-nya dengan mayoritas. Padahal tidak seperti itu faktanya. Andai saja golongan kaya itu identik dengan suku Jawa, maka suku Jawa lah yang akan menjadi sasaran kebencian. Andai golongan kaya itu identik dengan pemeluk agama Islam, maka orang Islam yang akan menjadi korban. Maka, menjadi Tionghoa, Jawa, Minang, Islam, Kristen, bukanlah problem utamanya. Kesenjangan ekonomi-lah yang sesungguhnya menjadi biang kerok.

Karakter dasar kesenjangan ekonomi adalah sejumlah besar kekayaan terkonsentrasi di tangan sedikit penduduk. Jadi dari segi ekonomi, pemilik sebagian besar kekayaan itu nyaris selalu menjadi minoritas. Menurut Amy Chua penulis buku World on Fire: How Exporting Free Market Democracy Breeds Ethnic Hatred and Global Instability, meskipun jumlahnya amat sedikit, kelompok terkaya itu market dominant. Maka mereka diistilahkan dengan “minoritas market dominant.” Dengan kapital yang begitu besar di tangan, mereka menjadi penguasa ekonomi yang sesungguhnya. Namun rasa cemburu membuat mereka segera menjadi musuh bersama, dan cara yang paling mudah untuk mengenali musuh bersama itu adalah dengan pelabelan etnis.

Bukan hanya di Indonesia, kata Amy Chua, minoritas yang menjadi market dominant dapat ditemukan di seluruh dunia. Keturunan Tionghoa adalah minoritas market dominant di Asia Tenggara. Minoritas kulit putih adalah market dominant di Afrika Selatan, juga di Brazil, Ekuador, Guatemala dan banyak negara Amerika Latin lainnya. Minoritas orang India menjadi market dominant di Afrika Timur, orang Libanon di Afrika Barat, orang Kroasia di Yugoslavia, dan orang Yahudi di Rusia pasca-komunisme.

Dalam masyarakat di mana ada minoritas market dominant itu, politisi oportunis sering memanfaatkan warga pribumi yang frustrasi dengan nasib ekonominya, mengobarkan kebencian dan dendam kepada minoritas. Pada saat yang sama, politisi itu datang ke warga minoritas market dominant dan menawarkan ‘solusi’ supaya mereka tidak menjadi korban dari kebencian mayoritas,  yang tentu saja ‘solusi’ itu ada nilai finansialnya. Menurut Amy Chua, kesenjangan ekonomi yang dimanfaatkan oleh avonturir politik inilah yang melatarbelakangi pembunuhan massal di kamp konsentrasi Serbia pada awal tahun 1990-an, pembantaian 800.000 etnis Tutsi oleh etnis Hutu di Rwanda tahun 1994, serta kekerasan atas warga keturunan Tionghoa di Indonesia tahun 1998.

Perbedaan level ekonomi di kalangan masyarakat mungkin akan tetap ada sampai kapan pun. Namun ketika perbedaan itu berubah menjadi kesenjangan yang lebar, bibit malapetaka sedang disemai. Lantas, apa yang menyebabkan timbulnya kesenjangan itu? Jawabnya, kapitalisme.

Berbeda dengan masa-masa sebelumnya yang penuh penyangkalan, saat ini konglomerat fanatik kapitalisme pun terang-terangan mengakui bahwa kesenjangan adalah masalah utama kapitalisme. Ray Dalio, konglomerat AS pemilik hedge fund terbesar di dunia dengan kekayaan bersih 18 miliar dolar AS berkata, “Kapitalisme saat ini sudah tidak bermanfaat bagi mayoritas warga AS. Itulah realitasnya. Saat ini, 10% di antara 1% penduduk terkaya di AS memiliki kekayaan setara dengan total kekayaan 90% penduduk di bagian terbawah.” Konglomerat AS lainnya, Warren Buffett, berkata bahwa masalah ekonomi AS adalah segelintir orang kaya seperti dirinya. Pasar bebas telah menciptakan situasi di mana “kekayaan baru” terbagi secara tidak proporsional, secara ekstrim mengalir kepada sedikit orang yang sebelumnya sudah amat kaya.

Bahkan BJ Habibie pernah mengungkapkan hasil riset tentang distribusi nilai tambah ekonomi di Indonesia pasca-reformasi. Proporsinya sungguh mencengangkan, 1:3: 170. Maksudnya, pada setiap “kue ekonomi” yang dihasilkan, masyarakat terbawah mendapat 1 bagian, golongan menengah 3 bagian, dan pemilik kapital 170 bagian.

Namun, banyak pengambil kebijakan tetap bersikukuh bahwa kapitalisme adalah satu-satunya cara yang terbukti ampuh menghasilkan kemakmuran. Jadi, kapitalisme persis kemoterapi untuk mengobati kanker. Para dokter mengakui bahwa kemoterapi, yang membumi hangus semua sel sehat dalam tubuh demi membasmi sebagian sel yang terkena kanker,  adalah cara paling tidak manusiawi untuk menghilangkan penyakit pada manusia. Namun karena dianggap tidak ada pilihan lain, teknik pengobatan ini tetap dilakukan.

Setelah terjadinya kerusuhan oleh warga pribumi terhadap investasi asing dan warga keturunan Tionghoa tahun 1969, pemerintah Malaysia memberlakukan strategi kontroversial untuk menyeimbangkan kekayaan antar etnis. Namanya NEP (the New Economy Policy). Target awal NEP adalah mengubah rasio kepemilikan ekonomi, dari 2,4: 33: 63 (pribumi, non-pribumi, asing) menjadi rasio 30:40:30. Di bidang pendidikan, kebijakan kuota diberlakukan untuk memberikan kesempatan lebih besar warga pribumi mengecap pendidikan lebih tinggi. Hasilnya, pada tahun 1992, pribumi Malaysia yang menduduki profesi-profesi menjanjikan seperti dokter, akuntan, dan insinyur meningkat menjadi tiga persen, dari enam persen 20 tahun sebelumnya. Untuk menjustifikasi kebijakan tersebut, Tun Abdul Razak menyatakan, “Persatuan nasional tidak dapat dicapai tanpa kesetaraan dan keseimbangan di antara kelompok sosial dan etnis Malaysia, (yaitu kesetaraan dan keseimbangan) dalam berpartisipasi membangun negara, dan dalam memperoleh manfaat modernisasi dan pertumbuhan ekonomi”.

Setelah reformasi, kesenjangan ekonomi Indonesia justeru semakin menjadi-jadi, bahkan terparah dalam sejarah.  Saat ini kita melihat betapa mudahnya penduduk Indonesia menjadi radikal,  intoleran, suka kekerasan. Kesenjangan ekonomi yang semakin lebar sudah pasti berkontribusi dalam kemunculan berbagai penyakit mental ini.

Ada baiknya pemerintah segera memberlakukan darurat nasional kesenjangan ekonomi. Berbagai langkah khusus (affirmative action) perlu segera diambil untuk mengatasi bahaya ini.  Bersikap abai terhadap kesenjangan ekonomi hanya akan memperparah kondisi. Perlu diingat kembali hikmah dari krisis moneter 1997, bahwa angka-angka statistik kemajuan ekonomi sama sekali tidak mampu menggambarkan persoalan ekonomi yang sesungguhnya sedang terjadi.

Dan perlu pula diingat-ingat kembali, dihidupkan kembali, amanat para founding fathers kita. Salah satunya yang disampaikan Bung Karno 74 tahun lalu, tepatnya tanggal 1 Juni 1945: “Apakah kita mau Indonesia merdeka, yang kaum Kapitalnya merajalela ataukah yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang dan pangan?”

 

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *