Kesalehan Sosial- Politik

Oleh: *Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA, CBE

Kesalehan individual dan kesalehan sosial. Itulah tema pokok sambutan Presiden Joko Widodo dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Istana Bogor, Jumat (1/12/2017). Ini tema tepat waktu. Bukan baru sama sekali karena telah menjadi subyek konferensi, seminar, dan khotbah. Namun, sangat relevan tidak hanya dalam konteks kehidupan keagamaan, tetapi juga kehidupan berpolitik dan berbangsabernegara.

Presiden Jokowi menegaskan, umat Islam diharapkan melanjutkan misi kenabian. “Misi kenabian pertama mengajak umat bertakwa kepada Allah. Artinya, kesalehan individual. Misi kenabian kedua kesalehan sosial, yaitu membuktikan bahwa Islam adalah rahmatan lil ‘alamin (rahmat bagi alam semesta),” kata Presiden (Kompas, 2/12/2017). Apa bentuk kesalehan sosial yang dicontohkan Nabi yang perlu ditiru? Presiden Jokowi dengan pas mengemukakan teladan Nabi Muhammad ketika membangun negara kota Madinah.

Secara historis, Nabi membangun sistem kehidupan politik, sosial, dan keagamaan yang damai, adil, dan rukun melalui Piagam (Konstitusi) Madinah. Piagam ini memberikan jaminan keamanan jiwa, kebebasan beragama, dan kepemilikan properti kepada umat beragama berbeda. Karena itu, seperti ditegaskan Presiden Jokowi, “Madinah adalah bukti kerukunan dan persatuan lintas etnis, klan, agama, dan juga antarkelompok pendatang atau Muhajirun dan kelompok Anshar (pribumi Madinah).”

Apa yang dilakukan Rasulullah itu tak lain adalah perpaduan antara kesalehan individual dan kesalehan sosial-politik yang bersumber dari agama secara komprehensif (kaffah). Kepaduan di antara berbagai kesalehan ini menjadi kunci kesuksesan Nabi Muhammad dalam membangun negara kota Madinah menjadicradle of Islamic civilization (tempat lahir peradaban Islam).

Lebih jauh, pengalaman Nabi Muhammad di negara kota Madinah, menurut sosiolog agama Robert N Bellah dalam Beyond Belief (1970), sangat modern untuk zamannya. Sayang, tulis Bellah, pengalaman kemodernan itu berakhir dengan bangkitnya kembali kabilahisme, klanisme, dan sektarianisme agama dan sosialbudaya pada masa pasca-Nabi, dan terus berlanjut sampai sekarang.

Keadaan memprihatinkan ini banyak bersumber dari keterbelahan antara kesalehan agama individual-personal dan kesalehan sosial—termasuk kesalehan politik. Dalam praktiknya sering tidak terlihat korelasi di antaranya, yang membuat berlanjutnya berbagai bentuk kenestapaan sosial-politik, seperti kemiskinan, intoleransi, konflik, terorisme, perang, bahkan di antara umat seagama. Kesalehan individual-personal di kalangan umat beragama di Indonesia terus meningkat. Peningkatan itu terkait dengan stabilitas politik dan sosial yang memungkinkan membaiknya ekonomi, pendidikan, dan sosial banyak warga.

Perkembangan itulah yang membuat semakin banyak berbagai rumah ibadah didirikan. Kian banyak pula di antara umat yang pergi haji, umrah, dan ziarah lain. Juga terlihat peningkatan jumlah dana filantropi untuk kepentingan agama dan sosial. Semua gejala ini bertumbuh seiring peningkatan ekspresi personal kesalehan (piety) lain; misalnya penggunaan pakaian yang dipandang lebih sesuai tuntunan agama. Gejala ini paling terlihat di kalangan kaum perempuan Muslimah Indonesia yang kian banyak menggunakan jilbab dan hijab. Namun, peningkatan kesalehan individual personal tidak banyak mengimbas dalam kesalehan sosial.

Ekspresi kesalehan sosial baru terwujud dalam pemanfaatan dana filantropi membantu kaum fakir miskin secara ad hoc dan korban bencana alam, serta pembangunan berbagai fasilitas lembaga keagamaan, baik di dalam negeri maupun luar negeri, seperti rumah sakit Indonesia di Gaza dan Rohingya. Di luar itu, kesalehan sosial-politik (socio-political piety) masih jauh dari harapan.

Karena itu, banyak orang memiliki dua muka. Seperti kutipan dari sastrawan Shakespeare di awal, Tuhan menciptakan manusia dengan satu muka, tetapi manusia membuat wajah lain. Dalam bahasa agama, dua muka adalah munafik. Wajah ganda mencerminkan kesenjangan individual dengan kesalehan sosial-politik itu terlihat jelas. Di antaranya merajalelanya korupsi, meningkatnya pelanggaran hukum dan ketertiban umum, serta merosotnya keadaban publik.

Korupsi di Tanah Air sudah menjangkiti masyarakat dari tingkat atas sampai akar rumput. Berbagai kasus megakorupsi tengah diungkap KPK, seperti KTP elektronik yang melibatkan pejabat tinggi dari Ketua DPR, anggota DPR, petinggi eksekutif, hingga pengusaha swasta. Juga dari waktu ke waktu KPK terus melakukan operasi tangkap tangan.

Pada saat yang sama, berbagai penelitian atau survei menunjukkan masyarakat masih saja permisif terhadap korupsi. Gejala ini menunjukkan sikap putus asa dan menyerah pada “keharusan” menoleransi korupsi. Masalahnya, kesalehan individual personal lebih banyak muncul dari dorongan internal diri sendiri. Dorongan internal ini tidak fungsional membentuk kesalehan sosial-politik. Tidak ada driving force dalam diri untuk mewujudkan kesalehan sosial-politik.

Karena itulah kesalehan sosial-politik perlu dibentuk dan dibudayakan lewat penegakan hukum tegas, konsisten, kontinu, tidak pandang bulu. Pelanggar kesalehan sosial-politik, seperti korupsi—yang sekaligus melanggar perundangundangan dan peraturan—mesti dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Cuma dengan cara itu kesalehan sosial-politik bisa aktual untuk memperbaiki negeri ini. [] #GNKRIPusat

*Guru Besar Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; Anggota Komisi Kebudayaan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI). Artikel ini pertama kali dimuat Kompas, 05 November 2017.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *