Mewujudkan Keadilan Sosial

(Bagian Pertama)

Oleh: Wahdat Kurdi/GNKRI

 

 

 

“Apakah kita mau Indonesia merdeka yang kaum Kapitalnya merajalela, ataukah yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang dan pangan?Maka oleh karena itu, jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat mencinta rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal keadilan sosial ini, yaitu bukan saja persamaan  politik,  saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan  ekonomi  kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya.’’ ”(Ir. Soekarno)

 

Istilah keadilan sering identik dengan keadilan hukum. Maka ada yang keliru menafsirkan keadilan sosial  sebagai keadilan hukum untuk semua orang. Ada pula yang menganggap kehadiran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), baik di bidang kesehatan maupun ketenagakerjaan, sebagai bukti bahwa keadilan sosial telah terwujud di Indonesia.

Anggapan ini mungkin timbul akibat adanya kata “sosial” pada BPJS. Atau karena BPJS dianggap berurusan dengan hal yang “bersifat sosial”, seperti jaminan layanan kesehatan, jaminan untuk mendapat uang pensiun dan pelayanan lainnya.

Istilah “sosial” juga sering diartikan charity atau derma.  Yayasan sosial, misalnya, kegiatannya identik dengan membantu kalangan tidak mampu. Ada pula Kementerian Sosial yang tugas utamanya membuat program bantuan untuk orang miskin. Apakah yang dilakukan BPJS, yayasan sosial dan Kementerian Sosial itu yang dimaksud dengan mewujudkan keadilan sosial?

“Keadilan sosial,” kata Bung Karno, “ialah suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan. Tidak ada exploitation de’l homme par l’homme.”  Jadi, ada tiga kata kunci yang disebut Bung Karno ketika menjelaskan maksud keadilan sosial: adil, makmur dan bahagia.

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berat sebelah. Sedangkan makmur berarti serba berkecukupan. Masih menurut kamus tersebut, kemakmuran adalah keadaan kehidupan negara di mana rakyatnya mendapat kebahagiaan jasmani dan rohani akibat terpenuhi kebutuhannya.

Jadi keadilan sosial itu sama dengan hidup yang berkecukupan bagi seluruh rakyat, yang untuk memenuhinya itu mereka tidak harus menindas atau ditindas, menghisap atau dihisap, menghina atau dihina. Keadilan sosial adalah seluruh rakyat bahagia batinnya karena hidup berkecukupan, yang untuk mendapat hidup berkecukupan itu mereka tidak perlu menyakiti perasaannya sendiri maupun orang lain.

Jika jika makna keadilan sosial itu persis seperti yang disampaikan Bung Karno, apakah ia saat ini sudah terwujud di bumi nusantara?

Potret Kebahagiaan

Dulu ukuran kesuksesan suatu negara sering dilihat dari sisi ekonomi semata, seperti pertumbuhan ekonomi, Produk Nasional Bruto, pendapatan perkapita dan seterusnya. Selain tidak akurat untuk menggambarkan problem ekonomi yang invisible tapi punya daya rusak tinggi, indikator-indikator ekonomi itu juga sering mengalihkan pemerintah dari persoalan lain yang tak kalah pentingnya: kebahagiaan masyarakat.

Pada Juli tahun 2011, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi 65/309 yang berjudul “Kebahagiaan: Menuju Definisi Pembangunan yang Holistik”. Melalui resolusi itu, PBB menyerukan negara-negara anggota untuk mengukur kebahagiaan rakyat mereka.

Satu tahun kemudian, diselenggarakan Pertemuan Tingkat Tinggi PBB yang mengambil tema “Kesejahteraan dan Kebahagiaan: Mendefinisikan Paradigma Ekonomi Baru”.  Pertemuan itu langsung diketuai Sekjen PBB Ban Ki-moon dan Perdana Menteri Jigme Thinley dari Bhutan.

Mengapa Bhutan? Karena negara itu hendak ditunjukkan kepada dunia sebagai model yang tidak ikut-ikutan mainstream. Bhutan berani mengganti indikator pembangunan utama mereka, dari sebelumnya Produk Nasional Bruto menjadi Kebahagiaan Nasional Bruto.

Sebagai hasil dari pertemuan tersebut dirilis Laporan Kebahagiaan Dunia yang isinya menguraikan keadaan kebahagiaan negara-negara di dunia, penyebab kebahagiaan dan kesengsaraan, dan berbagai studi kasus mengenai implikasi suatu kebijakan terhadap kebahagiaan. Hingga saat ini, Laporan Kebahagiaan Dunia diterbitkan secara rutin  hampir setiap tahun.

Indonesia, melalui BPS, mulai mengukur kebahagiaan rakyatnya sejak tahun 2014. Indeks Kebahagiaan mengukur  tingkat kepuasan masyarakat terhadap sepuluh aspek kehidupan yang dianggap esensial yaitu  kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan rumah tangga, keharmonisan keluarga, ketersediaan waktu luang, hubungan sosial, kondisi rumah dan aset, keadaan lingkungan, dan  kondisi keamanan.

Indeks menggunakan skala 0-100. Semakin tinggi nilai indeks (semakin dekat dengan 100) menunjukkan tingkat kehidupan yang semakin bahagia, demikian pula sebaliknya, semakin rendah nilai indeks (semakin jauh dari 100) maka penduduk semakin tidak bahagia.

Pada tahun 2014, Indeks Kebahagiaan Indonesia adalah 68,28. Jika poin tengah (50) dianggap sebagai keadaan netral, tidak sengsara tapi juga tidak bahagia, maka angka 68,28 itu bisa ditafsirkan “agak bahagia”.

Tiga tahun kemudian, yakni tahun 2017, BPS kembali mengukur Indeks Kebahagiaan, namun dengan metode yang berbeda dibanding tahun 2014. Pada tahun itu Indeks Kebahagiaan tidak hanya mengukur dimensi “kepuasan hidup” seperti metode tahun 2014, namun juga ditambah dengan dimensi “perasaan” dan “makna hidup”. Dengan metode yang baru itu, diperoleh Indeks Kebahagiaan orang Indonesia sebesar 70,69.

Bagaimana kebahagiaan rakyat Indonesia dibandingkan rakyat negara lain? Lembaga survey Gallup sejak tahun 2005 telah merilis Indeks Kebahagiaan setiap negara, termasuk Indonesia. Meski berbeda dengan metode BPS, metode yang digunakan Gallup serta hasilnya mendapat penerimaan yang luas dari dunia internasional.  Gallup menggunakan skala 1-10 di mana semakin besar indeksnya semakin bahagia.

Menurut Gallup, Indeks Kebahagiaan Indonesia tahun 2016-2018 adalah 5,192. Indonesia berada di rangking ke-92 di antara 152 negara yang disurvey Gallup. Di Asia Tenggara, orang Indonesia kalah bahagia dibandingkan rakyat Singapura, Thailand, Filipina, dan Malaysia. Indonesia berselisih 2,6 dengan negara paling bahagia di dunia: Finlandia.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *